JAKARTA,RATIMNEWS.COM – Pemprov DKI Jakarta menyusun langkah menyikapi aset negara pasca pemindahan ibu kota ke IKN.
Ibu Kota Negara secara de facto akan pindah ke Kalimantan Timur pada 2024.
Bagaimana nasib Jakarta setelah pemindahan nanti ? Banyak hal perlu didiskusikan dan rencanakan secara matang.
Salah satu hal yang menjadi focus perhatian adalah mengenai aset negara pasca pemindahan ibu kota negara.
Pemprov DKI Jakarta menanggapi hal tersebut, terus bergerak melakukan sinergi dengan pemerintah pusat terkait proses pemindahan Ibu Kota Negara pada 2024.
Pentingnya sinergi rencana tata ruang pasca pemindahan.
Rapat Koordinasi dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Jumat (10/2) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Rakor tersebut membahas terkait pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta usai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membahas tentang pentingnya sinergi rencana tata ruang pasca pemindahan.
“Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan RI) agar kami bisa mengakomodir (kantor pemerintah pusat) setelah Ibu Kota pindah.” terang Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta, Jumat (10/2).
Dalam hal ini, Kemenkeu RI sebagai pengelola Barang Milik Negara akan memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan.
“Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan. Sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik,” jelas Pj Gubernur Heru.
Pj Gubernur Heru turut menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti pihaknya juga akan bersinergi dengan beberapa instansi terkait. Contohnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk membahas rencana tata ruang.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Rionald Silaban mengatakan pihaknya meminta dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam dua hal. Rioland menyebutkan pemprov DKI perlu melakukan valuasi serta optimalisasi aset yang ada di Jakarta sehingga dapat memiliki nilai tertinggi.
“Maka dari itu,dalam pembicaran kami dengan Pj Gubernur, kami minta dukungan Pemprov DKI Jakarta. sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria ‘highest dan the best use‘. Karena Kemenkeu sebagai pengelola BMN, sedangkan kementerian/lembaga itu adalah pengguna. Kami sedang siapkan suatu ‘grand design’ terkait pemanfaatan BMN itu sendiri ” tandas Rionald.***
