JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta menggelar pembahasan dan pengesahan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja tahun 2023. Kegiatan tersebut diadakan di The Ballroom Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat Pada Kamis (15/12/2022) sekaligus peluncuran layanan syariah.
Acara tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati.
Dalam acara ini, KPPD Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan kinerjanya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga memberikan sambutan secara virtual. Ia menyambut baik peluncuran layanan syariah sebagai alternatif pilihan bagi anggota KPPD Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan transaksi layanan.
“Saya ucapkan selamat kepada KPPD Provinsi DKI Jakarta yang hari ini melakukan launching layanan syariah,” ujar Heru Budi.
Heru Budi juga mengimbau semua stakeholders, termasuk unsur pembina, pengurus, dan pengawas.
Menurutnya semua pihak harus saling menjaga dan bertanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh anggota koperasi.
Pentingnya pengelolaan koperasi yang transparan, profesional, dan akuntabel
Dia juga menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, menjelaskan dasar layanan syariah ini.
Menurutnya ini merupakan tanggung jawab pengurus dalam mengelola KPPD DKI Jakarta, baik dari segi organisasi, manajemen, maupun keuangan atau permodalan.
“Kinerja KPPD semakin baik dan meningkat, efisien, efektif, dan profesional. Dengan rapat ini diharapkan dapat mengusulkan program inovatif serta bisa menyejahterakan anggota,” katanya.
Sri Haryati berharap agar pengurus unit perwakilan dan anggota memberikan sumbang saran atau pemikiran yang membangun untuk perkembangan dan perbaikan KPPD DKI Jakarta.
Dalam menghadapi perekonomian global, dia menekankan pentingnya saran dan masukan konstruktif dari seluruh anggota.
Sementara itu, Ketua Umum KPPD DKI Jakarta, Sutrasno, menjelaskan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
Oleh karena itu, semua risiko yang timbul akibat keputusan yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab bersama.
Layanan Koperasi Syariah
Menurut Sutrasno, pada tahun 2023, KPPD DKI Jakarta akan melaksanakan beberapa program terobosan, antara lain membuka unit usaha layanan koperasi syariah. Layanan ini dapat menurunkan suku bunga pinjaman, mengadakan wisata rohani umroh, menggelar investasi, perekrutan pegawai, pemberian voucher, dan lainnya.
“Kami berupaya agar program-program baru ini dapat berjalan dengan baik, sehingga anggota semakin sejahtera dengan layanan syariah” kata Sutrasno.
Dengan meluncurkan layanan syariah dan melaksanakan program-program terobosan, KPPD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memberikan layanan yang transparan, profesional, dan inovatif.
