JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengaku dirinya akan lakukan cawe-cawe di Pemilu 2024. Ia mengakui jika hal tersebut dilakukan demi bangsa dan negara. PPP akhirnya memberi respon terhadap pernyataan Jokowi yang cawe-cawe.
Hal ini disampaikan Jokowi pada saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023).
Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif.” ucap Jokowi
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi.” Tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa cawe-cawe yang dinyatakan Jokowi bukan maksud mendukung salah satu pihak capres tertentu.
“Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa. Tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apapun. Nggak, nggak (endorsement), presiden nggak akan meng-endorse.” kata Pramono, Selasa (30/5).
Respon PPP Soal Jokowi yang Cawe-Cawe
Waketum PPP Arsul Sani mengartikan cawe-cawe yang dimaksud Jokowi ialah memastikan pemilu berjalan sesuai waktunya dan meminimalisir keterbelahan.
“Kalau saya memahami yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung on schedule on time dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya. Namun memang istilah cawe-cawe itu kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu,” kata Arsul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Arsul mengatakan luasnya tafsiran soal cawe-cawe Jokowi tak harus dilarang. Namun, dia meminta agar semua pihak jangan terlalu berlebihan memaknai cawe-cawe Jokowi.
“Ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimana pun kita itu negara hukum,” ungkap Arsul.
