JAKARTA, RATIMNEWS.COM –Waketum PAN Yandri Susanto menilai usulan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo terkait hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia (Yandri) mengatakan seharusnya hak angket yang diusulkan tak cuma mempersoalkan Pilpres. Menurutnya hak angket terebut mesti satu paket dengan Pileg. PDIP dan PPP angkat bicara.
Usulan hak angket ini disampaikan Ganjar lima hari setelah coblosan Pemilu 2024.
Lewat keterangan tertulisnya, Ganjar menilai hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR.
Yang mana menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024.” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).
Ganjar mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Partai pengusung Ganjar yang berada di DPR yakni PDIP dan PPP.
Mantan Gubernur Jateng itu mengatakan usulan untuk mengajukan hak angket di DPR, dalam hal ini PDIP dan PPP, telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2).
PAN Bilang Hak Angket Juga Harus Sasar Pileg
Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan jika Pemilu 2024 mau dipersoalkan, maka yang diusut harus satu paket dengan Pileg.
Yandri menilai aneh juga yang dipersoalkan hanya Pilpres.
“Saya sampaikan di beberapa tempat, kalau memang mau dipersoalkan, persoalkan juga Pemilu Legislatifnya. Karena apa ? peristiwanya itu sama, dalam detik yang sama, dalam jam yang sama, di hari yang sama. Kemudian panitia pemungutan suara yang sama, kertas yang diberikan sama. Jadi kalau dipersoalkan pilpres harus satu paket dengan persoalan Pemilu Legislatif.” ujar Yandri saat dihubungi, Jumat (23/2/2024).
“Karena sekali lagi, orang dipanggil TPS-nya sama, bilik suara sama, kertas suara yang diberikan masing-masing calon pemilih sama, panitia pemungutan suara sama. Nah kenapa cuma pilpres yang dipermasalahkan,sementara Pileg atau pemilu DPD-nya tidak dipersoalkan. Ah jadi tolok ukurnya apa ini? Kan semakin nggak jelas gitu lho.” ucapnya.
Sekali lagi, dia menyatakan tidak adil bila hanya pilpres yang dipersoalkan. Terkait usulan hak angket pilpres ini, dia menegaskan PAN pasti akan menolak usulan itu.
“Jadi menurut saya nggak fair lah kalau cuma mempersoalkan pilpres, sementara peristiwa 5 kertas suara itu sama dipegang dalam waktu sama. Nah kenapa cuma pilpres yang dipersoalkan. Saya kira mungkin ya namanya orang kalah kita maklumin aja. Kita maklum lah, tapi sekali lagi hak angket PAN pasti menolak karena tidak ada relevansinya soal Pemilu.” tegasnya.
Respon PPP atas protes PAN
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan pihaknya kini masih fokus pada penghitungan suara. Namun, dia menyebut PPP tetap mengumpulkan bukti-bukti kecurangan.
“Kita masih memikirkan penghitungan suara, masih mengawal penghitungan suara di lapangan, ya tentu kalaupun ada kecurangan, bukti-bukti, data-data kita kumpulkan, sedang kita kaji,” kata Awiek saat dihubungi, Senin (26/2/2024).
Awiek menyampaikan PPP belum fokus terhadap wacana hak angket. Selain fokus pada penghitungan, menurutnya, Fraksi PPP di DPR juga masih proses reses.
“Karena hari ini masih reses, kita masih belum fokus ke sana (hak angket), fokus kita mengawal proses rekapitulasi suara, karena kita ingin lolos ke parlemen,” ucapnya.
Saat ditanya tanggapannya atas wacana hak angket, Awiek kembali menekankan pihaknya kini masih fokus untuk memberi kepastian PPP lolos ke parlemen. “Kami masih di lapangan ngawal suara untuk memastikan PPP lolos PT 4%. apalagi sekarang masih reses,” imbuhnya.
