MATARAM, RATIMNEWS.COM – Dinamika politik saat ini mulai perlahan memanas antar pihak. Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mulai terang-terangan menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan kata lain, Ganjar kritik Jokowi secara terbuka dan berani dimana ia menyoroti potret penegakan hukum.
Baru-baru ini, Ganjar memberikan nilai 5 terhadap potret penegakan hukum Indonesia di era Jokowi.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md akhirnya buka suara perihal tersebut. Secara spesifik, Ganjar tidak vis a vis (berhadap-hadapan) dengan Jokowi.
“Sebenarnya bukan mengkritisi Pak Jokowi. Kan tidak vis a vis menghadapi Pak Jokowi. Ini adalah asesmen dari seorang tokoh bangsa terhadap potret penegakan hukum. Dan itu bukan hanya Mas Ganjar yang menyampaikan, tapi kan banyak pihak juga.” kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi saat ditemui di Mataram, Selasa (21/11/2023).
Semangat dari pernyataan tersebut, kata TGB adalah ada hal yang perlu dibenahi dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini. Jadi Ganjar Kritik jokowi ya harus dipahami dalam konteks itu.
“Jadi menurut saya itu bukan vis a vis ke Pak Jokowinya tetapi lebih kepada kita masih punya agenda yang belum selesai, khususnya berkaitan dengan reformasi hukum dan kami punya orangnya (Ganjar-Mahfud) di situ,” jelasnya.
Sebelumnya, Ganjar menilai rapor penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.
TGB juga menanggapi soal dugaan ketidaknetralan sejumlah lembaga dan alat negara di pemilu 2024. Dua yang paling disorot adalah presiden dan kepolisian.
Menurutnya, Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah secara eksplisit menegaskan komitmennya untuk bersikap netral di Pemilu 2024. Namun pada akhirnya, masyarakat bisa menilai bahwa ada sesuatu yang misa di sana.
Ada sesuatu yang berbeda antara perkataan dan realitas. Ini sangat berbahaya dan bangsa ini sedang menghadapi persoalan serius. Katanya.***
