JAKARTA,RATIMNEWS.COM – Anies Baswedan, yang merupakan bakal capres dari koalisi perubahan (Partai NasDem, PKS dan Demokrat) mengatakan ada Menko yang ingin mengubah konstitusi.
Hal tersebut kemudian direspon oleh SekJen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto menyinggung soal amandemen terbatas saat dimintai tanggapannya soal pernyataan Anies yang menyebut ada Menko mau mengubah konstitusi pada Senin (20/3/2023).
“Kalau untuk amandemen itukan dari PDI Perjuangan dulu memiliki gagasan untuk amandemen sangat terbatas. Terkait dengan pentingnya pola pembangunan semesta berencana,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan,
Oleh karena itu, Hasto menganggap wajar jika Anies kaget. Dia menyindir Anies lantaran menganggap kesinambungan itu tidak penting.
“Kalau bagi Pak Anies kaget karena memang kesinambungan itu enggak penting. Kalau bagi kami kesinambungan pembangunan itu sangat penting. Maka MPR harus memiliki suatu kewenangan di dalam menetapkan haluan negara,” kata dia.
Namun, Lanjut Hasto, agenda untuk membahas amandemen sangat terbatas terhalang pandemi COVID-19. Sehingga, kata dia, konsentrasi dikerahkan kepada rakyat untuk menangani pandemi.
“Maka kami prioritaskan untuk pada rakyat ini sehingga akhirnya kami tunda agenda untuk melakukan amandemen sangat terbatas, termasuk perubahan UU Pemilu juga kami tunda, UU Parpol kami tunda, agar seluruh konsentrasi ketika menangani pandemi itu untuk rakyat,” sebutnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkap ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi. Dia tak pernah membayangkan pernyataan itu disampaikan di hadapan publik secara terbuka.
“Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya,” kata Anies dalam pemaparannya di acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.
Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi. ***
