JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Nama-nama besar untuk Pilgub DKI Jakarta 2024 sering dinarasikan baik di dunia media maupun di setiap moment nyata. Siapakah sosok yang akan diusung PDIP yang saat ini kabarnya terdapat delapan nama yang sudah dikantongin Megawati untuk berlaga di Pilgub Jakarta 2024? Begini kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan saat ini PDIP telah mengantongi 8 nama yang berpotensi maju di Pilgub Jakarta 2024. Hasto menyebut nama-nama tersebut sudah di tangan Megawati Soekarnoputri.
“Terkait Pilgub Jakarta, nama-nama baru dijaring dan ini sangat dinamis. Sudah ada 8 nama dan nama-nama besar sudah ada di kantongnya Bu Megawati,” ujar Hasto, di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin (13/5).
Hasto lantas bicara terkait nama politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. Dia menyebut Ahok cocok dilibatkan pada sekolah partai untuk para kepala daerah.
“Saat ini kami sedang merancang sekolah partai untuk kepala daerah. Di situ kami juga melibatkan Pak Ahok, Bu Risma, dan Pak Ganjar. Tugas mereka untuk merancang kurikulum agar menjadi praktek dari keberhasilan para kepala daerah PDIP.” ucap Hasto.
“Keberhasilan para kepala daerah PDIP ini bisa diterapkan kepada kader yang lain. Surabaya misalnya itu paling cepat dalam mengatasi stunting, di Semarang city farming itu dikelola dengan baik. Itu semua dari kepala daerah.” kata Hasto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: PDIP harus Bekerja Sama dengan Parpol Lain
Hasto kemudian juga memastikan PDIP tetap membuka peluang bekerja sama dengan partai politik (parpol) lain. Dia menyebut pihaknya sudah membagi tugas berkoordinasi dengan masing-masing partai.
“Di Jakarta PDIP harus bekerjasama dengan parpol lain. Kami sudah membagi tugas siapa yang berkomunikasi dengan Gerindra, PAN, Golkar, dan lainnya.” ujar Hasto.
Tak hanya itu, Hasto juga bicara terkait nama Sri Mulyani yang belakangan mencuat di publik terkait Pilkada 2024. Dia menyebut Menteri Keuangan tersebut sudah berada pada level nasional dan dunia.
“Pengalaman-pengalaman Bu Srimuyanil tentu saja harus menjadi bagian dari based practice yang kami pelajari. Untuk ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan kepala daerah.” kata Hasto.
