JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Ketua Bappilu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Sandiaga Uno, memberikan sinyal ingin bergabung dengan pemerintahan baru. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) mengatakan hal itu adalah pandangan pribadi Sandiaga. Itu tentu bukan pandangan keputusan utama dari partai kita, PPP.
“PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita di pemerintahan ada 2 menteri, 1 wamen, 1 utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut.” ujar Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Sandiaga menjawab pertanyaan wartawan apakah mau bila diajak bergabung.
“Tapi pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.” terang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.
Namun, penunjukan menteri, kata Sandiaga, ada prosesnya. Salah satunya, kata Sandiaga, rapimnas partai.
Rommy: Itu Pandangan Pribadi Sandiaga
Hal ini langsung ditanggapi oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) Rommy.
Ia mengutarakan pernyataan Sandiaga adalah pendapat pribadi. Pak Sandi sebagai ketua Bappilu memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya, meski bukan sebagai keputusan partai.
“Sebagai Ketua Bappilu tentu Pak Sandi memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya pribadi meskipun itu belum merupakan keputusan partai. Sampai saat ini, pemilu juga belum selesai dan perhitungan suara masih kita tunggu secara berjenjang rekapitulasinya sampai 20 Maret nanti.” kata Rommy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).
Rommy mengatakan instruksi Plt Ketua Umum PPP Mardiono hingga saat ini jelas untuk berjalan bersama koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Ia menyebut partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md juga berencana untuk menggulirkan hak angket usai reses DPR RI.
“Arahan ketua umum sampai hari ini masih pada posisi yang sama di paslon koalisi 03. Dan berdasarkan rapat para Ketum dilaksanakan terakhir kemarin, hari Sabtu, PPP bersama PDIP tetap bersama-sama dalam posisi pengusungan hak angket atau interpelasi. Yana mana, dilakukan pada saat DPR RI nanti memasuki masa sidang 5 Maret 2024.” katanya. ***
