JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akui dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Sontak, pernyataan Jokowi menimbulkan beragam komentar dari berbagai parpol khususnya partai Demokrat.
Hal ini disampaikan Jokowi pada saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023).
Jokowi juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” ucap Jokowi
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi.” Tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa cawe-cawe yang dinyatakan Jokowi bukan maksud mendukung salah satu pihak. Khususnya dukungan terhadap capres tertentu.
“Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa. Tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apapun. Nggak, nggak (endorsement), presiden nggak akan meng-endorse.” kata Pramono, Selasa (30/5).
Demokrat : Presiden Bukan Ketum Partai, Tak boleh Cawe-Cawe
Waketum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara harus netral.
Benny menilai Jokowi tak perlu cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara.
“Loh Presiden (Jokowi) itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe.” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Benny mengatakan alasan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara tak berdasar.
Ia menilai jika itu jadi pertimbangannya, maka intervensi serupa bisa dilakukan oleh kepala dari lembaga negara yang lain.
“Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh pemimpin lainnya. Misalnya Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?” tutur Benny.
“Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan Presiden (Jokowi) itu harus netral. Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara. Tidak boleh gunakan alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu.” Tegas Benny.
