JAKARTA,RATIMNEWS.COM – Isu reshuffle kabinet oleh Jokowi terus mendengung dalam dinamika politik tanah air. Menanggapi hal tersebut Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pun buka suara saat ditanyain media. Said menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden.
PDI Perjuangan yang merupakan partai yang hingga sekarang ini tidak pernah mendikte Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana reshuffle kabinet.yang desas-desusnya akan dilakukan pada Rabu Pon atau 1 Februari 2023.
Menurutnya, partai tidak pernah mengintervensi presiden soal resuffle kabinet yang akhir–akhir ini di isukan.
“Kami tidak punya potensi oke kalau Bapak Presiden mau reshuffle si A, reshuffle si B, kami tidak dalam posisi itu. Karena kalau kami kemudian masuk, partai A, partai B, partai C itu mendikte Bapak Presiden. kami tidak akan melakukan itu.” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengutip fajar.co.id.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini memastikan, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Termasuk, soal kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada rabu mendatang.
“Kebiasaan beliau Bapak Presiden kita, itu kalau melantik dan sebagainya, biasanya di hari Rabu Pon. Dan itu sesuatu yang biasa dan bagi saya itu konvensi Bapak Presiden. Kan bapak presiden sukanya Rabu Pon. ya sudah Rabu Pon, kan kita tidak akan mempertanyakan kenapa hari Rabu, kan tidak, tidak dalam posisi.” ucap Said.
Meski demikian, Said memastikan sampai saat ini belum mendengar soal permintaan Presiden Jokowi agar PDIP menyiapkan kader-kader yang akan menjadi menteri kabinet. Dia menyebut, desakan agar presiden Jokowi melakukan reshuffle menteri tertentu hanyalah dinamika politik semata.
“Itu dinamika politik saja, kan yang tahu, usernya Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden menilai teamnya kompak, solid masih bagus, ya pasti dipertahankan. Kalau ada yang tidak kompak, kinerjanya menurun boleh jadi akan diganti oleh Bapak Presiden,” Tutur Said. ***
