JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Setiap kali bencana melanda—banjir bandang, longsor, kebakaran hutan—kita kerap mendengarnya disebut sebagai “musibah alam”.
Kalimat ini terdengar menenangkan, seolah manusia tidak memiliki andil apa pun. Padahal, semakin sering bencana terjadi, semakin sulit kita menghindar dari satu kenyataan: bencana hari ini lebih banyak lahir dari pilihan politik, bukan semata kehendak alam.
Curah hujan ekstrem memang meningkat akibat perubahan iklim global. Namun hujan yang sama tidak selalu berujung bencana di semua tempat.
Yang membedakan adalah kondisi ekologis wilayah tersebut: apakah hutannya masih berdiri, daerah resapannya masih ada, sungainya masih berfungsi, dan tata ruangnya berpihak pada keselamatan rakyat atau kepentingan modal.
Di banyak daerah, kawasan hulu yang seharusnya menjadi benteng alami justru berubah menjadi konsesi tambang, perkebunan monokultur, dan proyek ekstraktif lainnya.
Hutan digunduli, tanah dipadatkan, sungai disempitkan. Ketika hujan turun, air tidak lagi diserap, melainkan dilepas serentak sebagai kekuatan penghancur.
Banjir dan Longsor Konsekuensi Logis Kerusakan yang dilegalkan
Banjir dan longsor bukan kejutan, melainkan konsekuensi logis dari kerusakan yang dilegalkan.
Ironisnya, korban terbesar dari bencana ekologis hampir selalu kelompok yang paling sedikit menikmati hasil eksploitasi: petani kecil, masyarakat adat, nelayan, dan warga miskin perkotaan.
Mereka kehilangan rumah, lahan, bahkan nyawa, tanpa pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang merusak ruang hidup mereka.
Inilah wajah ketidakadilan ekologis yang kerap disembunyikan di balik jargon pembangunan.
Negara sering kali hadir setelah bencana terjadi—menyalurkan bantuan, membangun hunian sementara, dan menyampaikan empati. Namun, kehadiran negara sebelum bencana, dalam bentuk perlindungan lingkungan dan penegakan hukum, justru lemah.
Izin terus diterbitkan, pelanggaran dibiarkan, dan daya dukung lingkungan diabaikan. Negara sibuk mengobati gejala, tetapi enggan menghentikan penyebabnya.
Pembangunan Ekonomi Dibayar Krisis Kemanusiaan
Pembangunan yang mengorbankan alam sesungguhnya adalah pembangunan yang bunuh diri secara perlahan. Tanpa hutan, tidak ada air, tanpa air, tidak ada pangan. Tanpa pangan, tidak ada stabilitas sosial.
Apa arti pertumbuhan ekonomi jika ia dibayar dengan krisis kemanusiaan yang berulang?
Lebih mengkhawatirkan lagi, generasi muda dipaksa mewarisi masa depan yang rapuh. Mereka hidup dengan kecemasan ekologis, menyaksikan bencana datang silih berganti, sambil mendengar janji-janji pembangunan yang tidak pernah belajar dari kesalahan.
Ketika negara gagal melindungi masa depan ekologis, yang runtuh bukan hanya lingkungan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.
Bencana Ekologis adalah Hasil Keputusan Politik
Sudah saatnya kita berhenti menyebut bencana sebagai takdir. Bencana adalah hasil dari keputusan: keputusan membuka hutan, keputusan mengabaikan kajian lingkungan, keputusan memprioritaskan keuntungan jangka pendek.
Dan jika bencana adalah hasil pilihan, maka ia juga bisa dicegah dengan pilihan politik yang berbeda.
Pilihan untuk menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan modal dan untuk menghormati kearifan lokal dan wilayah adat.
Pilihan untuk menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pembangunan, bukan penghambatnya.
Sejarah akan mencatat bukan seberapa tinggi gedung yang kita bangun, tetapi apakah kita mampu menjaga bumi tetap layak dihuni.
Di tengah krisis iklim dan bencana ekologis, pertanyaan utamanya bukan lagi “berapa besar pertumbuhan ekonomi”, melainkan pembangunan untuk siapa, dan dengan harga apa.
