JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela kembali mengingatkan dunia pada paradoks lama dalam politik global: demokrasi yang diklaim universal, tetapi ditegakkan dengan cara-cara yang inkonsisten dan koersif.
Atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, Amerika Serikat berulang kali melakukan tekanan politik, ekonomi, bahkan militer terhadap Venezuela. Namun pertanyaannya sederhana: demokrasi macam apa yang lahir dari sanksi, intervensi, dan ancaman kekuatan?
Sejak lama, Venezuela diposisikan Washington sebagai “negara bermasalah”. Pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan geopolitik Amerika segera dicap otoriter, tidak sah, atau ancaman stabilitas regional.
Sanksi ekonomi dijatuhkan, aset dibekukan dan oposisi tertentu diberi legitimasi internasional.
Semua dilakukan dengan dalih membela rakyat Venezuela, tetapi justru rakyatlah yang paling menderita akibat kebijakan tersebut.
Sanksi ekonomi telah mempersempit akses Venezuela terhadap pangan, obat-obatan, dan sistem keuangan global.
Menguak Lingkaran Hipokrisi dalam Setiap Krisis Sosial
Krisis sosial yang terjadi kemudian sering dijadikan bukti kegagalan pemerintah Venezuela tanpa kejujuran untuk mengakui peran tekanan eksternal dalam memperburuk keadaan.
Ini adalah lingkaran hipokrisi: menciptakan krisis, lalu menjadikan krisis itu sebagai pembenaran intervensi berikutnya.
Lebih jauh, praktik ini menunjukkan standar ganda dalam politik internasional. Banyak negara dengan catatan demokrasi dan HAM yang jauh dari ideal tetap menjadi sekutu strategis Amerika, selama mereka patuh pada kepentingan ekonomi dan keamanan Washington.
Sebaliknya, negara yang berusaha menentukan jalannya sendiri kerap diperlakukan sebagai ancaman. Demokrasi, dalam logika ini, bukan nilai, melainkan alat politik.
Kasus Venezuela juga menyingkap wajah neokolonialisme modern. Intervensi hari ini tidak selalu datang melalui pendudukan militer terbuka, tetapi lewat sanksi, perang opini, manipulasi diplomatik dan tekanan ekonomi.
Kedaulatan negara dikikis perlahan tanpa perlu mengibarkan bendera penjajah. Dunia seolah kembali ke logika lama: yang kuat menentukan yang benar.
Peringatan Untuk Indonesia dan Demokrasi Dunia
Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, situasi ini seharusnya menjadi peringatan serius.
Jika prinsip kedaulatan dapat diabaikan atas nama demokrasi versi kekuatan besar, maka tidak ada jaminan bahwa praktik serupa tidak akan diterapkan di tempat lain.
Tatanan internasional berbasis hukum akan runtuh jika digantikan oleh tatanan berbasis kekuatan.
Sejarah Indonesia memberi pelajaran penting. Dari Konferensi Asia Afrika hingga Gerakan Non-Blok, Indonesia menegaskan sikap menolak imperialisme dalam segala bentuknya.
Prinsip ini bukan romantisme sejarah, melainkan kebutuhan aktual. Dunia yang adil hanya mungkin terwujud jika kedaulatan dihormati dan konflik diselesaikan melalui dialog, bukan paksaan.
Masalah Venezuela seharusnya diserahkan kepada rakyat Venezuela sendiri, melalui proses politik internal yang damai dan berdaulat.
Intervensi asing—siapa pun pelakunya—hanya akan memperpanjang konflik dan penderitaan.
Demokrasi yang sejati tidak lahir dari tekanan eksternal, tetapi dari kesadaran dan perjuangan rakyatnya sendiri.
Amerika Serikat sering menyebut dirinya sebagai penjaga demokrasi dunia. Namun peran itu akan terus dipertanyakan selama demokrasi dipaksakan dengan sanksi dan senjata.
Di abad ke-21, dunia tidak membutuhkan polisi global, melainkan mitra global yang menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan martabat bangsa-bangsa.
Jika demokrasi benar-benar ingin diperjuangkan, maka langkah pertama adalah menghormati hak setiap bangsa untuk menentukan jalannya sendiri termasuk Venezuela.
