JAKARTA, RATIMNEWS.COM — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pemuda Katolik Jakarta Pusat. Melalui Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan Pemuda Katolik Komisariat Cabang Jakarta Pusat, Alexander Umbu Pekuali, SE mengungkapan beberapa kritik terhadap wacana perubahan ini.
Alexander, yang akrab disapa Alex, menilai gagasan tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi secara substantif, meskipun dibungkus dengan prosedur hukum yang sah.
Menurutnya, demokrasi tidak dapat direduksi hanya pada aspek legal-formal, melainkan harus menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama.
“Demokrasi bukan hanya soal mekanisme, tetapi soal kedaulatan rakyat. Ketika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, maka rakyat kehilangan hak menentukan pemimpinnya dan hanya menjadi penonton dalam politik elite,” ujar Alex, Selasa, 6/1/2026.
Ia juga mengkritisi argumen yang kerap digunakan untuk membenarkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD yakni alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik.
Menurut Alex, argumen tersebut bermasalah secara demokratis.
“Murah bagi negara tapi mahal bagi demokrasi. Transaksi politik justru menjadi lebih tertutup. Menyuap 50 orang jauh lebih mudah dibandingkan mempengaruhi satu juta pemilih. Ini membuka ruang korupsi politik yang lebih besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alex menilai mekanisme tersebut berpotensi membuat kepala daerah lebih loyal kepada partai politik atau elite tertentu dibandingkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Akibatnya kontrol politik masyarakat terhadap pemimpin daerah akan semakin melemah.
Ia juga menyoroti dampak jangka panjang yang dinilai berbahaya bagi kehidupan demokrasi di tingkat lokal.
Beberapa di antaranya adalah meningkatnya apatisme politik masyarakat, runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Selain itu, jika ini diterapkan, maka dapat menguatnya kartel elite lokal serta potensi konflik internal antar elite yang semakin tajam.
Alex bahkan memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat melahirkan bentuk baru otoritarianisme yang lebih halus.
“Jika pada masa Orde Baru represi dilakukan secara terbuka, kini otoritarianisme bisa hadir melalui prosedur dan legalitas. Represi diganti aturan, otoritarianisme diganti formalitas hukum,” ujarnya.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah solusi atas persoalan demokrasi elektoral, melainkan hanya memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang elite politik.
“Jika ini diterapkan secara luas, Indonesia tidak kembali ke Orde Baru, tetapi menciptakan versi baru yang lebih rapi, lebih legal dan lebih sulit dilawan,” pungkas Alex.
