JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Menjelang pemilu 2024, tensi dan narasi politik semakin memanas antara kubu pendukung dari masing-masing calon. Hal ini berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat. Untuk itu, Menko Polhukam Mahfud Md mengajak masyarakat mewaspadai jika ada pihak yang memanfaatkan terjadinya polarisasi, politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Mahfud bicara soal beda politik identitas dan identitas politik.
Awalnya Mahfud mengatakan untuk menciptakan pemilu yang damai diperlukan peran partai politik dalam memberi keteladanan kepada semua elemen masyarakat.
Mahfud lalu meminta masyarakat mewaspadai jika ada pihak tertentu yang menggunakan politik identitas.
“Publik pun harus menyadari ketika ada elite politik yang memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Untuk itu, makanya mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.” kata Mahfud, dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat, Rabu (13/9/2023).
Mahfud Md: Terdapat Perbedaan antara Politik Identitas dan Identitas Politik
Mahfud dalam forum diskusi tersebut menyebut terdapat perbedaan antara politik identitas dengan identitas politik.
Misalnya identitas politik Hasto Kristiyanto adalah PDIP, selain itu identitas politik Muzani adalah Gerindra.
Sebagai informasi, forum diskusi tersebut juga dihadiri sekjen-sekjen parpol.
“Kalau identitas politik masing-masing dari kita pasti punya. Jadi Pak Hasto PDIP, Habib Aboe Bakar PKS, Muzani Gerinda, yang lain-lain Pak Eddy Soeparno PAN, itu identitas politik.” katanya.
“Tapi kalau politik identitas itu satu identitas yang digunakan berdasarkan ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain. Orang Jawa misalnya mengatakan ‘Oh sikat orang Madura di sini’, nah itu politik identitas. ‘Sikat orang yang beragama Kristen’ itu politik identitas. Menggunakan untuk mengisolasi dan bermusuhan.” kata Mahfud.
Perbedaan lainnya, misalnya menggunakan identitas politik untuk berkontestasi dan bersatu kembali setelah Pemilu selesai.
Oleh karenanya, Mahfud mengingatkan tidak boleh ada pihak yang menggunakan politik identitas untuk memecah belah.
Sebab menurutnya itu sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa karena berpotensi memecah-belah.
“Politik identitas itu yang tidak boleh kalau sebuah identitas politik, digunakan untuk memecah belah, tapi kalau untuk kontestasi, maju bersama, memang itu lah identitas politik. ‘Saya ingin maju bersama, ayo bersama’, tapi tidak pakai politik identitas. Itu di beda aja, dibalik aja pengertiannya.” Ungkap Mahfud. ***
