JAKARTA, RATIMNEWS.COM — Kapolri Jenderal Listyo Sigit akui bentrokan di pulau Rempang antara aparat gabungan dengan warga di Pulau Rempang, Batam. Bentrokan antara aparat dan warga ini terkait dengan upaya untuk ‘menggusur’ warga setempat.
Kapolri mengatakan, terjadi penolakan dari warga setempat untuk dipindahkan ke pemukiman lain. Hal tersebut dikarenakan kawasan tersebut masuk dalam zona industrialisasi baru BP Batam.
“Di sana (Pulau Rempang) ada kegiatan terkait dengan pembebasan, atau mengembalikan lahan milik otoritas Batam yang dikuasai beberapa kelompok masyarakat.” kata Sigit di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Kata Listyo, karena ada situasi penguasaan kawasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut.
Lebih lanjut katanya, Polri, bersama TNI, menjadi pihak terakhir yang diandalkan oleh BP Batam untuk pelaksanaan penguasaan kembali kawasan tersebut.
“Tentu langkah-langkah BP Batam mulai dari musyawarah, merelokasi (gusur), termasuk ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya dipakai, sudah dilakukan.” kata dia.
Tetapi, karena ada beberapa aksi hari ini, tentu dilakukan penertiban.” kata dia melanjutkan.
Sigit mengatakan, Selama ini memang telah dilakukan upaya-upaya untuk mencari jalan tengah antara kepentingan BP Batam dengan masyarakat setempat. Namun demikian, terjadi aksi-aksi penolakan yang berujung pada bentrokan.
“Tentu saja, kita bersama menjadikan musyawarah sebagai prioritas, sehingga masalah di Pulau Rampang ini, dapat teratasi.” kata dia.
Sebelumnya, Gabungan 78 Lembaga Swadaya Masyarakat, mengecam keras sikap brutal aparat polisi bersama militer dari Angkatan Laut (AL) dalam mengatasi krisis di Rempang.
Pada Kamis (7/9/2023) dilaporkan, aksi penolakan penggusuran warga Pulau Rempang oleh BP Batam dengan memanfaatkan Polri dan TNI sebagai ‘tukang pukul’, berujung pada bentrokan.
Enam warga dilaporkan ditangkap, dan puluhan masyarakat setempat, mengalami luka-luka akibat serbuan gas air mata.
Anak-anak sekolah, yang sedang berada di kelas-kelas belajar, pun terpaksa dibubarkan paksa lantaran serbuan gas air mata petugas gabungan.***
