JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Komnas Perempuan menyampaikan laporan terbaru yang menjadi fokus perhatian banyak orang. Dalam laporannya, Komnas Perempuan mencatat jumlah laporan pengaduan kekerasan berbasis gender selalu bertambah di setiap tahun selama 21 tahun terakhir.
Komnas Perempuan menyebut pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan ibarat puncak gunung es.
“Dari informasi yang terkumpul selama 21 tahun kasusnya selalu bertambah. Salah satu fitur atau karakteristik yang bisa langsung dilihat adalah banwa jumlah pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan kasus kekerasan berbasis gender itu terus bertambah setiap tahunnya.” kata Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.
Hal itu disampaikan Andy dalam acara peluncuran Catahu 21 tahun Komnas Perempuan di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
Andy memandang positif kenaikan jumlah laporan pengaduan KBG tersebut.
Menurutnya kepercayaan dan keberanian masyarakat terkait tindak lanjut kasus yang dilaporkan terus tumbuh.
“Hal ini perlu kita maknai secara positif yaitu meningkatnya keberanian korban, dan dukungan serta akses korban untuk melaporkan kasusnya. Keberanian dan dukungan bagi korban melaporkan kasusnya ini erat dengan kepercayaan di dalam masyarakat yang bertumbuh bahwa akan ada tindak lanjut pada laporan yang diberikan.” ujarnya.
Dia meminta penurunan jumlah pelaporan tak dijadikan acuan indikator keberhasilan penanganan kasus kekerasan. Andy pun menyebut masih banyak masyarakat yang belum berani melaporkan kasusnya kepada Komnas Perempuan.
“Tapi penting dicatat bahwa meskipun dia bertambah lebih banyak lagi korban yang sebetulnya belum mau atau belum berani melaporkan kasusnya. Dengan demikian, kami ingin menitipkan bahwa nanti dalam pengembangan indikator pembangunan hukum di Indonesia, penurunan jumlah pelaporan kasus tidak boleh dijadikan target pembangunan.” kata Andy.
“Justru indikator keberhasilan perlu bergerak untuk menunjukan perkembangan keberhasilan penyikapan baik dari aspek pencegahan maupun penanganannya. Dan semoga ini bisa menjadi bagian yang di integrasikan di dalam RPJP 2025-2045 dan di dalam berbagai kebijakan terkait lainnya.” imbuhnya.
