JAKARTA,RATIMNEWS.COM – Jumat, (16/12/2022) Sebentar lagi kita akan memasuki periode akhir tahun 2022. Kita akan menyongsong perayaan natal bagi umat kristiani. Kita juga akan merasakan moment akhir tahun 2022 dan sambut awal tahun 2023. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memfokuskan diri pada tiga hal untuk mengantisipasi gejolak pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Fokus Pemprov DKI Antisipasi Gejolak Pangan Jelang Nataru
Tiga hal yang menjadi fokus utama tersebut terdiri dari ketersediaan stok, memberikan jaminan keamanan dan harga.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, ketersediaan stok pangan di Jakarta secara hitungan neraca bahan pangan berada pada kondisi aman hingga Maret 2023.
“Kalaupun ada angka yang tipis antara stok dan kebutuhan itu biasanya terjadi untuk produk hortikultura seperti cabai karena tidak bisa ditahan lama,” katanya, Jumat (16/12).
Eli menjelaskan, sejauh ini stabilitas harga pangan di Jakarta menjelang Nataru dapat dikendalikan, kecuali telur.
Kenaikan harga dan ketersediaan telur dan cabai perlu diwaspadai karena selain tidak bisa ditahan lama juga belum memasuki puncak panen.
“Stok daging sapi dan ayam sudah aman sekali, cenderung rendah. Yang perlu kita waspadai telur sekarang ini jenis pangan hortikultura.” ucapnya.
Pemprov Jalin Kerja Sama dengan Produsen untuk Stabilitas Harga Pangan di Jakarta
Menurut Eli, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) aktif menjalin kerja sama atau kemitraan dengan daerah produsen. Hal ini untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di Jakarta.
PT FSTJ bersama Perum Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga beras melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
“Badan Pangan Nasional melalui Bulog sudah bekerja sama langsung dengan Food Station untuk memastikan harga beras medium tidak lebih dari Rp 8.900 per kilogram.” urai Suharini.
Eli menjelaskan, pihaknya juga bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Dengan demikian, dapat melakukan pengawasan secara intensif terhadap produk demi memastikan bebas dari bahan berbahaya.
“Kami selalu bekerja sama mengambil sampel semua bahan kebutuhan yang beredar di Jakarta sekaligus menjamin aman dari kandungan berbahaya.” terangnya.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga mempunyai beberapa program untuk menekan angka inflasi.
Salah satunya melalui Program Pangan Murah Bersubsidi bagi 1,1 juta masyarakat tertentu.
Program ini rutin diadakan BUMD pangan bersama BUMN di seluruh kantor kelurahan hingga wali kota, termasuk di Gedung Dinas Teknis milik Pemprov DKI Jakarta.
“Nataru tahun ini harga pangan relatif stabil. Stoknya juga aman semua,” tandas Suharini. ***
